Gogot Cahyo Bhaskoro

Oleh: Gogot Cahyo Baskoro*

Saat diundang menjadi pembicara pada sebuah forum ilmiah mahasiswa, seorang peserta menegaskan bahwa dirinya akan Golput pada setiap momentum pemilu. Mahasiswa FISIP-Unej Fakultas akhir itu mengaku muak dengan dunia politik. Menurutnya politik hanya dimanfaatkan oleh elit politik untuk menumpuk kekayaan pribadi dan kroni-kroninya. Berjuang melalui politik untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat, hanyalah kamulflase dari kepentingan pragmatis yang sesungguhnya dari para politisi. 

Masih menurut mahasiswa “idealis” tadi, kalau toh memperoleh manfaat, rakyat hanya mendapatkan ceceran remah-remah kue kekuasaan belaka. Untuk memperkuat statemennya, disebutkan juga betapa banyak deretan politisi yang tersandung berbagai kasus korupsi baik level, lokal maupun nasional. Di penutup pernyataannya, dia menandaskan, bahwa jika bukan orang bodoh, pasti orang yang mau menggadaikan etika dan moralitasnya yang mau berpolitik. Dan yang bersangkutanpun langsung mendapatkan applaus meriah dari para peserta forum yang lainnya.

Saya hanya tersenyum mendengar apa yang disampaikan mahasiswa tadi. Saat diberi kesempatan menjawab, saya mengatakan mahasiswa tadi sangat paham soal politik. Selanjutnya setengah berseloroh, saya bilang kalau tampaknya lebih pantas dia yang duduk di kursi pembicara daripada saya. Dan forumpun ganti memberi applaus meriah untuk saya.

Setelah reda, saya bertanya kepada mahasiswa tadi, “Jika anda lulus, anda ingin bekerja sebagai apa…?! ”Dengan mantap Mahasiswa tadi menjawab, “Bankir…!” Saya bertanya lagi, “Sejak kapan dunia perbankan berdiri sendiri…?! Sejak kapan dunia perbankan tidak berkaitan dengan politik…?! Semua mekanisme perbankan dikendalikan otoritas Bank Sentral yang disebut Bank Indonesia (BI). Penentuan suku bunga, penyelesaian Non Performing Loan (NPL), Inflasi dan lain-lain, semuanya di bawah kontrol BI. BI dipimpin oleh Gubernur BI. Gubernur BI dipilih oleh para politisi di senayan. Jadi apakah menjadi bankir tidak berhubungan dengan dunia politik…?!” Mahasiswa tadi tidak bisa menjawab, dan saya kembali mendapatkan appplaus meriah dari forum.

Apa yang saya sampaikan di atas, hanya sekelumit gambaran bagaimana generasi muda kita memandang politik. Saya tidak menyalahkan, jika mereka beranggapan bahwa politik itu kotor, politik itu kejam, politik itu korup dan berbagai pandangan minor lainnya. Saya menghargai, lontaran yang disampaikan mahasiswa tadi merupakan bentuk ungkapan kekecewaan terhadap para elit dan politisi yang sama sekali jauh dari harapan rakyat. Dan itu semua didorong oleh standar moral dan idealitas yang begitu tinggi dari para mahasiswa. Tentu saja, dengan logika berpikir dan hipotesis mereka sendiri, yang terkadang gegabah dan terburu-buru sebagaimana tipikal psikologis pemuda.

  Lebih dari itu, lontaran mahasiswa tadi patut mendapatkan apresiasi positif, mengingat sikapnya “apolitik:, sebenarnya sudah didorong oleh sebuah perhatian mendalam dan pengamatan intensif terhadap perkembangan dunia politik. Buktinya, yang bersangkutan bisa fasih menyebutkan satu persatu para politisi yang tersandung kasus korupsi. Bisa menyebutkan politik kroni dan dinasti yang menggurita di partai politik dan lain sebagainya.

Banyak tafsir, banyak pengertian dan begitu banyak definisi yang disampaikan para ahli dan filsuf soal politik. Tapi jika kita klik wikipedia, dengan mudah kita mendapatkan definisi politik sebagai rangkuman dari berbagai definisi yang ada. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara.

Dari pandangan tersebut, dari sisi manakah dari politik yang salah…?! Politik muncul, seiring kesadaran manusia untuk berkumpul dan mengorganisasikan diri demi memenuhi kepentingannya. Politik tidak bisa dipisahkan dari negara, dan begitupun negara tidak bisa dipisahkan dari politik. Tidak hanya era negara-bangsa pada masa modern ini, politik sudah ada pada masa kesukuan dan bahkan prasejarah sekalipun.

Lebih jauh, filsuf Yunani Aristoteles bahkan secara ekstrem menyatakan bahwa manusia adalah hewan yang berpolitik. Artinya, berpolitiklah yang membedakan kita dengan mahluk Tuhan yang lain, hewan. Saya tidak berkepentingan untuk menyimpulkan bahwa manusia yang tidak berpolitik sama dengan hewan. Tapi jelas, manusia tidak bisa lepas dari dunia politik, dimanapun dia berada dan apapun pekerjaannya.

Guru misalnya, penentuan gaji, kesejahteraan, sertifikasi, KKM, kurikulum pendidikan dan lain-lain, kental dengan dunia politik. Nelayan misalnya, pengaturan wilayah, alat tangkapan dan bahkan harga solar untuk melaut ditentukan oleh politik. Polisi dan tentara, bahkan sangat kental dengan nuansa politik. Begitu juga karyawan swasta, pengusaha, wiraswasta, dokter, bahkan ibu rumah tangga sekalipun tidak bisa lepas dari politik. Anda mungkin heran, kenapa ibu rumah tangga tidak bisa lepas dari politik. Nanti dulu. Tentu kita sering mendengar keluhan para ibu rumah tangga. Tingginya harga bawang, harga cabe, sembako dan bahkan harga daging, siapa bilang tidak dipengaruhi persoalan politik…?!

Mungkin ada unsur kebenarannya jika disampaikan politik itu kotor, politik itu kejam, politik itu korup dan berbagai satire minor lainnya. Tapi jangan buru-buru menarik kesimpulan. Pisau ditangan koki, bisa sangat bermanfaat untuk menyajikan masakan. Tapi di tangan penodong, pisau bisa menjadi alat yang efektif untuk mengintervensi atau bahkan merampas kemerdekaan seseorang. Sabit di tangan petani, tentu sangat bermanfaat untuk bercocok tanam. Tapi di tangan pembunuh, sabit bisa jadi media yang efektif untuk menghilangkan nyawa seseorang. Pistol, ditangan polisi, tentu sanga bermanfaat untuk melumpuhkan pelaku kejahatan. Tapi di tangan perampok bank, tentu sangat efektif untuk memuluskan aksi kriminalnya.

Apakah dengan begitu kita akan berani gegabah menyampaikan pisau itu jelek, sabit itu jahat, dan pistol itu kejam…?! Pertanyaannya, yang kejam itu pisaunya ataukan penodongnya…?! Yang keji itu sabitnya ataukah pembunuhnya…?! Yang jahat itu pistolnya ataukah perampoknya…?! Begitu juga dengan politik. Kalau toh ada perilaku menyimpang, korup dan lain sebagainya, siapakah yang patut kita salahkan. Politiknya ataukah politisinya…?! Itulah yang perlu kita renungkan bersama, sebelum memilih untuk apolitik ataukah harus berpolitik.

*Penulis adalah Jurnalis yang di BKO-kan sebagai Komisioner KPU Kabupaten Jember

Ketua Japer Jember Kustiono Musri / jemberpost

Jember- Panasnya atmosfir Pemilihan Umum 2014 sepertinya sudah mulai terasa, Jaringan Pemilih Rasional (Japer) Jember surati KPU Kabupaten Jember supaya melakukan transparansi dan Akuntabilitas terkait pelaksanaan Pemilu 2014 mendatang.

Dalam surat yang dilayangkan tersebut ada beberapa point yang disuarakan oleh Japer, diantaranya adalah publikasi profil setiap caleg, siapa saja Caleg yang lompat partai dan bagaimana persyaratannya dalam DCS, serta Caleg yang pernah tersandung persoalan hukum juga harus di beritahukan kepada Publik.

Ketua Japer Jember Kustiono Musri kepada sejumlah media menjelaskan, publik harus tau seperti apa orang yang akan menyalurkan aspirasinya nanti di kursi Legislatif, sehingga foto Caleg harus di publikasikan oleh KPU. Tidak hanya itu saja, Dewan yang lompat Partai dengan menCalegkan dari partai lain juga harus di publikasi, apakah persyaratan mereka mencalonkan diri lagi sudah terpenuhi dengan benar atau belum. Sudah mundur dari partai sebelumnya atau belum. Pasalnya menurut Kustiono di Jember setidaknya ada 4 Caleg yang lompat partai namun setelah pengumuman DCS mereka masih menjabat sebagai anggota Dewan. Lebih dari itu Kustiono juga menuntut supaya Caleg yang pernah bermasalah dengan hukum alias mantan Nara Pidana juga harus di publikasikan. Pantauan Japer ada beberapa orang termasuk Madini Farouq Caleg DPRRI dari PPP, Abdul Kadar dan M. Sholeh Caleg DPRD Jember dari Gerindra serta Sudarsono dan David Handoko Caleg DPRD Jember dari Nasdem yang dulunya pernah menjalani hukuman.(pon/sal)

Kantor Polres Jember / jemberpost

Jember- Polres Jember Tadi siang (18/6) mengadakan rapat koordinasi dengan beberapa instansi terkait berkenaan dengan rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintah yang rencannya akan dilakukan pada bulan ini.

Wakapolres Jember Kompol Cecep Susatya, Selasa siang  menjelaskan, hari ini pihaknya melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait seperti  Pemda, Satpol PP, Kodim, Hiswana Migas, Organda dan perwakilan seluruh SPBU yang ada di wilayah kabupaten Jember. Menurut Cecep, Tujuan diadakannya Rapat koordinasi hari ini adalah untuk menselaraskan kegiatan kedepan terkait rencana pemerintah  menaikan harga BBM,  cara bertindak untuk mengantisipasi gejolak yang  diakibatkan oleh dampak kenaikan harga BBM seperti Antrian panjang dan penyelewengan, serta menciptakan keamanan dan  ketertipan di masyarakat. Untuk tindakan antisipasi sendiri Cecep menegaskan sudah sejak kemarin pihaknya telah menugaskan anak buahnya untuk berjaga di semua SPBU yang ada wilayah kabupaten Jember.

Sementara terkait maraknya aksi demo menolak kenaikan harga BBM Cecep menyampaikan himbaunnya kepada seluruh distributor agar melakukan distribusi BBM ke sejumlah SPBU pada malam hari.  dan disarankan untuk menghindari jalur –jalur yang kerap dilakuakan sebagai tempat berunjuk rasa. Pihaknya juga meyampaikan kesiapannya untuk melakukan pengawalan jika dibutuhkan, meski hingga saat ini belum ada permintaan dari distributor untuk melakukan tindakan pengawalan. (pon/sal)

Jember

Kabar tentang penemuan bom ini langsung membuat warga sekitar gempar. Penemuan benda diduga bom itu menarik perhatian warga sekitar. Mereka sengaja datang ke lokasi untuk melihat, apalagi rumah yang menjadi tempat penemuannya  berada di tepi jalan raya, membuat pengguna jalan banyak yang sengaja berhenti dan sempat meyebabkan kemacetan lalu lintas disekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP). 

Korban pemilik rumah, Rosidi, kepada sejulah wartawan mengaku, menemukan benda yang diduga bom  itu sekitar pukul 07.30 wib saat ia baru saja pulang dari mengantar anaknya kesekolah. saat itu ia mendengar  istrinya berteriak ketakutan karena mengetahui ada sebuah benda yang terpasangi dengan sumbu alat ledak mirip seperti bom. beruntung benda itu tidak sampai meledak sehingga ia langsung melapor ke kepolisian setempat untuk pengamanan lebih lanjut.  Rosidi mengaku, tidak mengerti maksud adanya teror bom tersebut. Rosidi  menduga teror itu berkaitan dengan jabatannya sebagai ketua panitia pilkades desa kawangrejo, Kecamatan Mumbulsari yang digelar pada 14 mei lalu. Meskipun pada pelaksanaanya pilkades saat itu berlangsung aman dan tidak memunculkan masalah apapun.

Sementara Kapolsek Mumbulsar, AKP M. Zuhri, kepada sejumlah wartawan hari Selasa siang menuturkan, benda yang diduga bom itu  berbentuk  bulat panjang,  berukuran panjang 40 cm dengan diameter 20 cm dan dihubungkan dengan sebuah sumbu, dimana ujung sumbunya adalah potongan obat nyamuk bakar dan bendelan batang korek api. Namun saat ditemukan, obat nyamuk yang diduga sebagai pemicu itu dalam kondisi mati. Posisi benda itu tepat berada di depan pintu rumah Rosidi. Menurut zuhri, polisi saat ini telah memasang police line di sekitar TKP dan masih menunggu kedatangan tim gegana dari bondowoso. Sedangkan mengenai motif teror bom itu sendiri, Zuhri mengaku masih belum bisa memastikan, meski Rosidi merupakan ketua panitia pilkades, namun belum ditemukan adanya indikasi yang berkaitan. polisi masih  mendalami, apakah penemuan barang yang diduga bom ini berkaitan dengan pilkades atau bukan. Saat ini tegas Zuhri, polisi masih dilakukan  lidik dengan meminta keterangan saksi korban yakni pemilik rumah. (pon/sal)

Bupati Jember MZA Djalal / jemberpost

Jember- Terkait hutang sejumlah anggota dewan periode tahun 1999-2004 dan 2004-2009 sejumlah 3 milyar lebih, Bupati MZA Djalal secara tegas akan melakukan penagihan utang sejumlah anggota DPRD Jember tersebut sampai mereka melunasinya. Hal itu karena utang mantan anggota Dewan itu masuk dalam audit BPK sampai saat ini.

Kepada sejumlah media Bupati menjelaskan, persoalan utang yang di tanggung oleh sejumlah anggota dewan dan mantan anggota dewan periode 1999-2004 dan 2004 – 2009 itu akan tetap di lakukan penagihan secepatnya. Pasalnya utang itu masuk dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI dari tahun 2005 sampai sekarang. Walaupun Jember saat ini sudah mendapatkan kategori Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, namun utang itu masih belum terlunasi. Sehingga Bupati berharap tahun 20013 ini sudah harus lunas, jika ditahun 2014 nanti ingin mendapatkan WTP lagi. Namun demikian, Bupati menjelaskan, tidak semua dewan tidak melakukan pengembalian, beberapa anggota Dewan ada yang melakukan pencicilan atas anggaran tersebut.

Seperti diketahui Wakil DPRD Jember Miftahul ulum sempat didatangi Kejati Jatim beberapa waktu lalu. Mereka melakukan penagihan utang anggota dewan tersebut. Dalam catatan Ulum sampai saat ini masih 6 orang anggota Dewan atau mantan anggota Dewan yang sudah mengembalikan dana itu.(pon/sal)

Kepala Disperindag Kabupaten Jember Ahmad Sudiono / jemberpost

Jember- Pertambangan di kabupaten Jember sepertinya tetap menjadi magnet bagi investor dari lain daerah untuk datang ke Jember.  Terkait Adanya potensi pertambangan pasir besi di beberapa kecamatan di daerah selatan jember seperti di Puger, daerah Paseban Kecamatan Kencong dan daerah Kecamatan Jombang ini tiga investor siap untuk melakukan eksplorasi di wilayah itu. Saat ini mereka sedang melakukan uji kelayakan pendirian pabrik pengolahan pasir besi di daerah Puger.

Kepala Dinas Perdagangan Energi dan Sumberdaya Mineral Ahmad Sudiono kepada sejumlah media menjelaskan, tiga investor saat ini sudah siap melakukan penambangan pasir besi di daerah puger. Namun demikian Ahmad Sudiyono tidak menyebut siapa saja tiga investor tersebut. Yang jelas saat ini mereka sedang melakukan uji kelayakan pendirian pabrik pengolahan pasir besi di daerah Puger dan sekitarnya. Menurut Ahmad Puger merupakan harta karun jember yang perlu untuk di manfaatkan bagi kepentingan masyarakat dan daerah. Lebih dari itu, keberadaan tiga investor ini merupakan titik awal untuk menunjukkan potensi Jember. Nantinya potensi lain seperti peternakan, perikanan juga akan menjadi bidikan untuk ditawarkan kepada investor.(pon/sal)

Ujian SBMPTN / ilustrasi jemberpost

Jember- Sebanyak 8.866 peserta Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2013 akan melaksanakan ujian di Panitia Lokal Jember. Mereka terdiri dari 3.606 peserta kelompok ujian Sains dan Teknologi (Saintek), 3.378 peserta kelompok ujian Sosial Humaniora (Soshum) dan 1.882 peserta kelompok ujian Campuran.

“Universitas Jember rencananya akan menerima 1487 calon mahasiswa baru dari jalur SBMPTN,” kata Kepala Humas dan Protokol Universitas Jember, Rokhani, SP., MSi di sela-sela kesibukan persiapan ujian tulis SBMPTN.

Untuk mengawasi jalannya ujian SBMPTN yang dilaksanakan selama dua hari, 18 dan 19 Juni 2013 ini Panitia Lokal Jember menyiapkan 982 pengawas yang terdiri dari pengawas ujian kelompok sains dan teknologi sebanyak 395 orang, Sosial dan Humaniora 372 orang dan sisanya pengawas kelompok ujian Campuran. “Setiap dua orang pengawas mengawasi 20 orang peserta. Karena daya tampung yang ada di Kampus Tegalboto hanya mampu menampung 6.200-an peserta, maka kami meminjam lokasi ujian di beberapa lokasi seperti SMAN 2 Jember, SMPN 3 Jember, STIE Mandala dan beberapa lokasi lainnya,” ujar Rokhani, SP., MSi.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Universitas Jember juga menyarankan kepada para peserta SBMPTN untuk hadir setengah jam sebelum ujian untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan semisal terkena macet atau masih harus mencari lokasi ujian. “Kami juga menerapkan aturan pada saat ujian SBMPTN nanti semua alat komunikasi wajib dimatikan, kami sudah memerintahkan para pengawas agar lebih waspada dan peka terhadap setiap indikasi pelanggaran,” tambah Rokhani, SP., MSi lagi. (iim/sal)

Daya Tampung Program Studi Di Universitas Jember (Sains dan Teknologi)

Daya Tampung Program Studi Di Universitas Jember (Sosial dan Humaniora )

Sumber : www.sbmptn.or.id

Demonstrasi mahasiswa tolak kenaikan harga BBM di Jember / jemberpost

Jember- Sejumlah elmen mahasiswa di Jember melakukan aksi demonstrasi menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak yang beberapa hari ini di dengungkan pemerintah pusat terkait pencabutan subsidi atas BBM di Indonesia.

Dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dalam aksinya tadi pagi di DPRD Jember menolak kenaikan harga itu. Mereka beralasan pemerintah telah membohongi atas naiknya harga BBM ini. Seharusnya sebelum ada kenaikan harga BBM, terlebih dahulu pemerintah menasionalisasi pertambangan di Indonesia yang dikuasai asing.

Sementara itu seruan serupa juga di serukan oleh Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI Jember, dimana nasionalisasi perlu dilakukan, bukannya meniadakan subsidi BBM dan memberikan iming-iming berupa Bantuan Langsung Sementara Masyarakat. Lama melakukan aksi di depan gedung dewan, akhirnya aktivis GMNI melakukan aksi lempar telur. Tak pelak mobil Bupati MZA Djalal, Mobil Wabup Jember Kusen Andalas dan Mobil Ketua DPRD Jember Saptono Yusuf, yang saat itu sedang melaksanakan sidang paripurna atas laporan pertanggung jawaban penggunaan APBD 2012, menjadi sasaran lemparan telur tadi.

Koordinator aksi Ridho menjelaskan bahwa aksi yang dilakukannya ini merupakan kelanjutan aksi yang dilakukan oleh GMNI hari Minggu kemarin. Mereka dengan tegas melakukan penolakan harga BBM yang rencananya akan dfinaikkan oleh pemerintah hari ini. Hal itu dilakukan karena GMNI menilai pemerintah tidak bertanggung jawab dengan nasib kaum kecil yang ada di Indonesia. Seharusnya pemerintah melakukan nasionalisasi asset tambang di Indonesia bukannya mencabut subsidi, jika ingin tidak merugi dalam persoalan APBN untuk BBM.

Tak puas dengan itu, mahasiswa akhirnya menerobos pintu gerbang DPRD Jember yang di jaga oleh Polisi. Setelah berada di dalam pagar gedung, mereka kembali melakukan orasi dan melempari telur pintu gedung DPRD. Karena puluhan polisi menjaga pintu itu, maka Polisi juga menjadi sasaran lempar telur tersebut yang akhirnya membuat marah polisi-polisi tersebut, yang memicu adu jotos antar keduanya tak dapat dielakkan.

Pendemo akhirnya ditemui ketua Komisi B Anang Murwanto, namun mendengar komentar dari Komisi B itu, para aktivis ini tidak merasa puas dan tidak menghentikan aksi demonstrasi. Sampai berita ini diturunkan aksi demonstrasi di DPRD Jember masih berlangsung.(pon/sal)

Kantor KPUD/jemberpost

Jember- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember akhirnya mengumumkan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD kabupaten Jember 2014. Penilaian atau tanggapan untuk para calon ditunggu selambatnya tanggal 27 Juni 2013. Inilah para calon anggota DPRD Kabupaten Jember.. Klik Disini

M.Thamrin Kepala Bappekab Jember / jemberpost

Jember- Isu pembagian anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) senilai 17 miliar dari Pemerintah Pusat sepertinya masih berbuntut panjang.

Setelah beberapa waktu lalu LSM GCW melaporkan dugaan penyimpangan kepada Kejaksaan Negeri Jember atas pembagian anggaran itu ke 6 SKPD tanpa adanya Peraturan Bupati, dan juga adanya markup harga sejumlah pengadaan peralatan, kali ini giliran sorotan tidak masuknya Dinas Pertanian dalam pembagian anggaran itu disuarakan.

Dalam draf penerima anggaran yaitu 6 SKPD itu Dinas pertanian Pemkab Jember tidak masuk didalamnya. Namun demikian, lagi-lagi Kepala Bapekab Jember melemparkan alasan, jika di cancelnya Dinas Pertanian dari daftar penerima anggran itu adalah kewenangan dari Pemprof Jatim.

Kepala Bapekab M. Thamrin kepada sejumlah media menjelaskan, ketika Jember mendapatkan alokasi anggaran itu, dia mengaku tidak banyak tahu. Namun demikian atas perintah Bupati, dirinya bersama tim merencanakan penganggaran tersebut. Namun demikian, dari Pemprof sudah ada SK Gubernur yang mengharuskan dinas apa saja yang berhak menerimanya. Sehingga nama Dinas Pertanian tidak ada dalam SK itu, malah yang ada adalah Dinas Perikanan dan Kelautan. Menurut Thamrin hal itu memeang agak aneh, namun kembali lagi, alas an Pemprof tidak memasukkan Dinas Pertanian adalah karena dinas itu tidak berhubungan dengan pertembakauan.

Sebelumnya LSM GCW menilai aneh atas pembagian anggaran itu kepada Dinas Perikanan dan Kelautan. Apalagi di Dinas situ anggaran Cukai dipakai untuk pengadaan bibit ikan dengan nilainya lebih dari 1 miliar. Padahal yang terkait langsung dengan petani adalah dinas pertanian yang justru tidak mendapatkannya.(pon/sal)

]]> http://www.jemberpost.com/kasus-bagi-hasil-cukai-bappekab-lempar-masalah-ke-pemprov/feed/ 0